PT KONTAK PERKASA  – Perwakilan sekretariat jenderal Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin berharap agar polemik pemungutan suara di luar negeri tidak terulang 17 April nanti. Sekjen Partai Nasdem Johnny Plate menyebut, Pemilu harus berjalan terbuka dan adil demi antisipasi dugaan pelanggaran.

“Pemilu harus berjalan baik, jujur adil. Jadi kasus-kasus itu harus diantisipasi,” kata Johnny di Kantor KPU RI, Senin 15 April 2019, malam.

Johnny mengungkap, pihaknya banyak mendapat aduan soal dugaan kecurangan yang terjadi dalam pemungutan suara luar negeri. Celakanya, ada dugaan oknum internal petugas pemungutan suara dalam melakukan hal itu.

Dia mendesak agar Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) bisa turun tangan untuk menindak dugaan pelanggaran etik terjadi di lapangan, khususnya surat suara tercoblos di Malaysia.

“TKN menyampaikan, DKPP untuk memeriksa kejadian terkait dengan pencoblosan suara di Malaysia. itu sudah ada di meja ketua DKPP untuk diproses tindak lanjut terkait,” jelas Johnny.

Selain itu,  Johnny memprediksi akan banyak kecurangan terjadi 17 April esok. Lokasi tempat pemungutan suara (TPS) menjadi basis dugaan pelanggaran terbanyak. Karena itu dia mendesak, agar KPU bisa menjamin hal tersebut tidak terjadi agar terbangun rasa aman dan kepercayaan dari para pemilih.

“Simulasi secara garis besar, apa yang akan terjadi pada tanggal 17, potensi-potensi di TPS, (itu) untuk memastikan hak kedaulatan rakyat itu dapat diungkap dan diwujud dengan benar,” ucap politikus Partai Nasdem itu.

Pelanggaran Pemilu Coreng Demokrasi

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ahmad Muzani meminta penyelenggara Pemilu mengusut tuntas dugaan pelanggaran tercoblosnya surat suara di Malaysia.

Pembiaran terhadap pelanggaran Pemilu dinilai mencoreng kualitas demokrasi.

“Kami meminta kecurangan yang tampak nyata dilakukan diusut secara tuntas. Seperti halnya kasus di Malaysia kami minta diusut secara transparan. Ini melukai hati kita semua,” kata Muzani di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin, 15 April 2019, malam.

Muzani juga meminta seluruh perwakilan pemerintah Indonesia memenuhi hak konstitusi warga negara yang berada di luar negeri. Menurut dia, banyak WNi di luar negeri yang kehilingan hal memilihnya karena kelalaian penyelenggara pemilu.

“Panitia Pemilian Luar Negeri (PPLN) tampak tidak siap dengan membludaknya partisipasi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, banyak WNI yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya padahal dia telah mengantre,” ucap politikus Partai Gerindra itu.

Muzani beraharap perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri bisa menjaga dan mengamankan kotak-kotak berisi surat suara hingga hari penghitungan tiba. Sebab, suara tersebut penting adanya, sesuai dengan harapan pemilih yang dititipkan.

“Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara demokrasi baik di Indonesia maupun di luar negeri,” kata Muzani.

PT KONTAK PERKASA