PT KONTAK PERKASA   – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ingin mengurangi porsi kepemilikan utang asing di Indonesia. Saat ini, kepemilikan utang asing di Indonesia masih sekitar 30 persen, lebih tepatnya 38,49 persen.

“Saat ini sekitar 30 persen kita harapkan bisa mencapai 20 persen pada masa yang cukup dekat,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Sri Mulyani mengatakan, Kemenkeu akan memperbesar peran domestik dalam pembiayaan utang. Hal tersebut dilakukan agar ekonomi Indonesia tidak mudah terganggu oleh gejolak ekonomi dunia.

“Ya kita semakin besar basis domestik, akan menimbulkan lebih banyak stabilisasi karena memahami kondisi market kita, tidak mudah untuk dipicu oleh perubahan policy yang berasal dari luar,” jelasnya.

Rencana ini, kata Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut, membutuhkan lebih banyak sosialisasi kepada masyarakat. Kemenkeu akan terus mengupayakan agar rencana memperkecil peran asing dalam utang bisa terwujud.

“Pokoknya kita usahakan terus saja, kalau Indonesia sekarang growing middle class kita sudah cukup tumbuh tinggi,” tandas Sri Mulyani.

Mampukah Pemerintah Ubah Defisit APBN jadi Surplus?

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada periode Juni 2019 mengalami defisit sebesar Rp 135,8 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 54,3 persen dari estimasi APBN 2019 yang menetapkan proyeksi defisit hingga akhir tahun sebesar Rp 296 triliun.

Lalu bisakah defisit APBN ditekan menjadi surplus?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, mengelola APBN tidak diproyeksi untuk dapat mengubah defisit menjadi surplus. Meski demikian, pemerintah berupaya untuk mengelola perekonomian melalui peningkatan pendapatan negara dari perpajakan.

“Kalau mengelola APBN kita tidak melakukan proyeksi seperti itu. Tapi yang diperhatikan dan terus menerus dikelola bagaimana perkembangan dari perekonomian yang sangat menentukan penerimaan dari perpajakan dan PNBP,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (19/8).

Sri Mulyani melanjutkan pendapatan perpajakan negara tentu sangat dinamis dan dipengaruhi oleh komoditas. Hal tersebut tergantung pada nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, situasi perdagangan dunia dan juga harga berbagai komoditas andalan ekspor.

“Karena itu sesuatu yang dinamis, seperti penerimaan pajak dari ekonomi yang berbasis komoditas ditentukan nilai kurs, harga komoditas, situasi perdagangan internasional dan pengaruhi APBN baik penerimaan pajak maupun bukan pajak,” jelasnya.

Dia mengatakan apabila dalam perjalanannya, asumsi perekonomian yang ditetapkan ternyata berbeda dengan kondisi saat ini maka pemerintah akan berupaya mendekatkan pada asumsi awal dengan melakukan berbagai cara.

“Kalau dilihat ada perkembangan dan bergerak berbeda dengan basis asumsi yang jadi landasan awal, maka kita harus lihat bagaimana tren ke depan. Apakah ada faktor lain yang bisa mengkompisite sehingga kita akan berupaya mendekatkan pada asumsi awal, terutama sisi pencapaian,” paparnya.

Mantan Direktur Pelaksa Bank Dunia tersebut menambahkan, pemerintah tidak hanya mendesain agar APBN tidak defisit. Akan tetapi bagaimana membuat desain APBN memberi dampak maksimal bagi masyarakat.

“Jadi mengelola APBN ada dinamika yang harus kita kelola terus-menerus. Di sisi lain fokus kita tidak hanya mengelola APBN tapi mengelola ekonomi. Jadi bagaimana APBN tetap jadi katalis dorong perekonomian,” tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

PT KONTAK PERKASA